Sri Puji Soroti Pentingnya Data Akurat untuk Pemerataan Bantuan Sosial

Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda diingatkan untuk lebih serius dalam membenahi data kependudukan agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih merata dan tepat sasaran.

Sorotan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, yang menilai persoalan utama dalam distribusi bantuan terletak pada kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan yang valid.

“Banyak warga yang sebenarnya layak menerima bantuan tapi tidak tercatat. Itu karena data dasar kita masih belum lengkap dan akurat,” ujar Puji saat ditemui awak media, Kamis (24/7/2025).

Ia menekankan bahwa keberhasilan berbagai program sosial sangat bergantung pada ketepatan data penerima. Ketidaksesuaian atau kekosongan data sering kali menyebabkan bantuan tidak sampai kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, khususnya di daerah padat penduduk atau kawasan terpencil.

“Tertib administrasi bukan hanya soal dokumen, tapi soal keadilan. Tanpa data yang rapi, bantuan tidak akan sampai ke tangan yang tepat,” tegasnya.

Sri Puji mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk meningkatkan cakupan layanannya. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah melakukan pendekatan aktif ke masyarakat melalui metode jemput bola, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa peran serta masyarakat sangat krusial. Menurutnya, kebiasaan hanya mengurus dokumen saat membutuhkan bantuan harus diubah menjadi kesadaran kolektif yang berkelanjutan.

“Kalau warga hanya mengurus dokumen saat butuh bantuan, kita akan selalu tertinggal. Padahal, administrasi kependudukan ini menjadi dasar hampir semua layanan publik,” ujarnya lagi.

Untuk itu, DPRD Samarinda menyatakan akan terus mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui edukasi dan kolaborasi lintas sektor. Sri Puji meyakini bahwa dengan kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah, sistem distribusi bantuan akan berjalan lebih adil dan terorganisir.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa akurasi data kependudukan juga sangat menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Perencanaan pembangunan yang akurat hanya bisa dilakukan kalau data penduduk valid. Ini menyangkut efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya.(ADV)