Samarinda – Komitmen nyata untuk membuka akses Mahakam Ulu datang dari Sugiyono, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, yang menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong pembangunan jalan poros penghubung Kutai Barat–Mahakam Ulu agar diakomodasi dalam APBD Kaltim tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan baru-baru ini di Samarinda sebagai bentuk respons atas lambannya pemerataan infrastruktur di wilayah perbatasan.
“Kami dorong infrastruktur tentunya untuk Mahulu. Terutama jalan poros yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat sebagai akses utama,” ujar Sugiyono.
Ia menekankan pentingnya pembangunan jalan ini sebagai bagian dari upaya menyetarakan hak warga Mahulu terhadap layanan dasar, mobilitas, dan aktivitas ekonomi.
Selama bertahun-tahun, masyarakat Mahakam Ulu bergantung pada jalur sungai dan udara yang tidak hanya mahal, tetapi juga membatasi gerak logistik dan pelayanan publik. Kondisi ini, menurut Sugiyono, menyebabkan Mahulu seolah berada di luar orbit pembangunan Kaltim yang selama ini lebih terfokus di kawasan pesisir dan perkotaan.
“Tanpa infrastruktur yang layak, Mahulu akan tetap terpinggirkan. Kesenjangan pembangunan akan makin nyata,” lanjutnya.
Komisi III DPRD Kaltim pun berkomitmen mendorong percepatan realisasi jalan poros ini melalui alokasi anggaran dan kolaborasi lintas sektor.
Lebih dari sekadar jalur penghubung, Sugiyono menilai jalan poros Mahulu akan menjadi fondasi utama untuk membangun sektor pendidikan, kesehatan, serta membuka pasar ekonomi lokal. “Jalan ini bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Distribusi barang, pelayanan publik, dan mobilitas masyarakat akan meningkat tajam,” tegasnya.
Selain itu, konektivitas ini juga dianggap strategis dalam mendukung integrasi wilayah menjelang pengembangan kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Akses jalan ini akan memperkuat posisi Mahulu sebagai bagian tak terpisahkan dari peta pembangunan Kalimantan Timur ke depan. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post