Inspirasa.co – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) DPRD Bontang mempertanyakan kendala yang dihadapi Perusahaan Umun Daerah (Perumda) Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) dalam menjalankan unit usahanya.
Menurut anggota Pansus LKPJ Maming, berdirinya Perusda AUJ ini diharapkan pemerintah bisa menghasilkan tambahan deviden. Namun berdasarkan hasil laporan pertanggungjawaban hingga saat ini perusahaan tersebut belum bisa menghasilkan dividen.
“Perusahaan ini dibentuk menjadi harapan besar pemerintah untuk mendapatkan tambahan PAD. Tapi di LPJ belum bisa menghasilkan, alasan dan kendalanya apa,” tanya Maming saat rapat kerja, Selasa (2/5/2023).
Menanggapi itu, Direktur Perumda AUJ Abdu Rahman mengakui pihaknya saat ini memang belum mampu berkontribusi kepada pemerintah dalam memberikan dividen, lantaran terkendala beberapa faktor. Adapun faktor yang paling mendasar yakni masalah regulasi.
“Keinginan Wali Kota Bontang agar perusahaan ini mendapatkan deviden sangat wajar. Tapi ternyata BUMD tidak punya regulasi. Sejak saya ditetapkan jadi pejabat BUMD tentu yang utama dipertanyakan adalah regulasi. Nah ini kita belum punya,” bebernya.
Adapun kendala lainnya diungkapkan Abdu Rahman adalah terkait masalah biaya. Pihaknya pun mengaku masih berupaya melakukan reaktualisasi kembali seluruh anak perusahaan.
“Bahkan ada karyawan kami yang digaji di bawah UMK dan kami juga tidak bisa berhentikan. Kami coba keluar dari zona masalah yang ada. Mecoba memperbaiki tata kelola seluruh anak perusahaan, ada 5 yang dilakukan reaktualisasi penggantian seluruh komisaris anak perusahaan,” timpalnya.
Diketahui Perumda AUJ memiliki 6 anak unit usaha diantaranya, PT Laut Bontang Bersinar (LBB), PT Bontang Berkah Jaya (BBJ), PT Jasa Amanah Bontang (JAB), PT Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), PT Bontang Transport, dan PT Bontang Karya Utamindo (BKU).
Discussion about this post