Samarinda — Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, meminta pemerintah daerah memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha lokal agar mampu memenuhi standar usaha sekaligus meningkatkan daya saing di tengah pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Viktor, masih banyak pelaku usaha yang belum didukung kelengkapan administrasi maupun sertifikasi. Namun kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk membatasi ruang usaha masyarakat, melainkan menjadi tugas pemerintah melalui OPD terkait untuk melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas.
“Pengusaha lokal, khususnya masyarakat Samarinda, paling tidak harus dibina. Kalau mereka belum punya sertifikasi dan sebagainya, itulah fungsi dinas atau OPD terkait untuk membina dan memberikan pelatihan kepada mereka,” ujarnya, Senin (29/6/26).
Ia menilai pembinaan yang berkelanjutan akan membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan usaha secara bertahap sekaligus memperbesar peluang masyarakat lokal mengambil peran dalam aktivitas ekonomi kota.
Selain menyoroti penguatan pelaku usaha, Viktor juga meminta pemerintah mengubah pendekatan dalam menetapkan target retribusi daerah.
Menurutnya, target penerimaan tidak seharusnya ditentukan berdasarkan asumsi atau proyeksi umum, tetapi harus mengacu pada kondisi riil di lapangan melalui pengumpulan dan pengolahan data yang terukur.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan pemantauan aktivitas usaha dalam periode tertentu untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah pengunjung, pola transaksi, dan potensi pendapatan sebelum menetapkan target.
“Target itu sebaiknya berdasarkan hasil penelitian selama satu, dua, atau tiga bulan. Dari situ diperoleh rata-rata jumlah pengunjung dan pembeli, baru kemudian ditetapkan target retribusinya,” katanya.
Viktor juga mendorong pemanfaatan sistem pencatatan berbasis teknologi sebagai instrumen pendukung agar perhitungan retribusi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dinilai memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyusun skema retribusi yang realistis sekaligus menjaga iklim usaha tetap sehat.
Di sisi lain, DPRD berencana membuka ruang komunikasi bersama pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan terkait persoalan yang dihadapi pelaku usaha lokal.
“Saya nanti konsultasi dengan Ketua Komisi II supaya bisa memanggil para pihak terkait, termasuk masyarakat lokal yang ada di sana,” tutupnya.(adv)
