Inspirasa.co – Kepolisian menetapkan TR (50) sebagai tersangka karena memberikan minum menggunakan bong bekas narkoba jenis sabu kepada balita usia 3 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur.
Kepolisian menyatakan tersangka dikenakan pasal berlapis. Hal ini diungkapkan Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Samarinda Kombes Pol Ary Fadli.
Pasal yang dikenakan, Pasal 112 juncto Pasal 116 ayat (1) juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan/atau Pasal 89 juncto Pasal 76j ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Sebelum menangkap dan menetapkan TR sebagai tersangka, polisi juga memeriksa sepasang suami istri yang diduga terlibat dalam kasus ini. Statusnya saat ini sebagai saksi, dalam pemeriksaan.
“TR wanita usia 50 tahun ini telah menjalani penahanan di Polresta Samarinda. Penahanan dilakukan sejak Minggu 11 Juni 2023,” jelasnya.
Dijelaskan kronologi kasus ini, bermula ketika balita usia 3 tahun ini diajak ibunya ke rumah TR yang merupakan tetangganya pada Rabu 7 Juni 2023 sore.
Saat itu balita usia 3 tahun ini haus dan meminta air minum kepada TR. TR kemudian mengambilkan botol berisi air, namun botol yang digunakan ternyata bekas bong sabu.
“Meski botol bong sabu ini telah dicuci dengan air, diduga bekas sabu masih ada,” ungkapnya. Selasa (13/6/2023).
Diakui ibu balita, efek setelah meminum air bekas bong tesebut, anaknya hiperaktif mengalami sulit tidur, tak mau makan dan minum.
Karena mengalami hal itu, ibu balita ini kemudian memeriksakan kondisinya di rumah sakit. Sementara hasil tes dari rumah sakit, menunjukkan ada kandungan (metamfetamin) narkoba jenis sabu dalam tubuh balita.
Balita jadi korban penyalahgunaan NAPZA perlu perlindungan khusus
Adapun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), melalui Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar menyebut, Balita tersebut memenuhi kategori sebagai Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).
Dijelaskan balita ini, termasuk sebagai anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Balita ini ditegaskan KemenPPPA perlu mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, pemerintah daerah (pemda), dan lembaga negara lainnya.
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021,” tegasnya.
Discussion about this post