Inspirasa.co – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam dalam Forum Koordinasi Pemberantasan Korupsi Daerah Kaltim 2025 di Balikpapan, menyampaikan isu persoalan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bisa berdampak ke sejumlah daerah, termasuk Kota Bontang.
Forum Koordinasi Pemberantasan Korupsi Daerah Kaltim 2025, dihadiri Ketua KPK Setyo Budiyanto, Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Ketua DPRD se-Kaltim di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/9/2025).
Dikakatan Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, Kota Bontang merupakan salah satu dari tiga kota yang ada di Kalimantan Timur selain Balikpapan dan Samarinda.
Samarinda dan Balikpapan memiliki postur pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai angka hampir Rp 1 triliun lebih. Sementara PAD Bontang hanya Rp 397 miliar.
Jumlah PAD Samarinda dan Balikpapan yang lebih banyak ini kata Andi Faiz, ditopang dari hotel, industri dan jasa, ditambah lokasi berdirinya IKN yang berdekatan dengan kedua Kota tersebut.
“Bontang ini (Red: Ketua KPK Setyo Budiyanto) postur 85 persen APBD bersumber dari DBH,” jelas Andi Faiz.
“Kita bersyukur dengan adanya UU no 1 Tahun 2022 tentang hak dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah itu menjadi angin segar bagi Bontang sebagai daerah pengolah sumber daya alam, yang mana mendapatkan haknya dari 1 persen,” sambung Andi Faiz.
Andi Faiz berharap melalui forum ini bisa diperjuangkan agar DBH tidak dipangkas. Sebab jika sampai dipangkas APBD Bontang hanya akan tersisa Rp 1,3 triliun, maka TPP akan hilang dan berdampak pada kebijakan yang tidak populis bagi masyarakat.
“Karena kami khususnya di Bontang ketika gas habis, Kota Bontang akan menjadi kota mati, belum sempat melalukan akselerasi pembangunan dan penguatan infrastruktur untuk masyarakat,” jelas Andi Faiz.
“Saya tidak bisa membayangkan ketika nanti dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 800 miliar harus dipangkas. Ini ketidak adilan,” tegas Andi Faiz.
Andi Faiz meminta Ketua KPK dapat membantu komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan dan Mitra kerja lainnya, terkait pentingnya transparansi pengelolaan dana transfer ke daerah.
Penulis: Aris
Discussion about this post