Samarinda — DPRD Kota Samarinda mempertanyakan skema pengelolaan unit usaha di kawasan Teras Samarinda yang selama ini dijalankan Perumda Varia Niaga. Alih-alih dikelola secara mandiri, sejumlah unit usaha strategis seperti kafe dan wahana jetski justru dikerjasamakan dengan pihak lain sehingga Varia Niaga hanya menerima bagi hasil sekitar 10 persen dari pendapatan usaha tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai kondisi itu menjadi salah satu penyebab kontribusi Varia Niaga
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak kunjung optimal.
Berdasarkan laporan yang diterima DPRD, perusahaan daerah itu hanya menyumbang PAD sekitar Rp500 juta angka yang oleh legislatif dinilai masih jauh dari ekspektasi.
“Waktu laporan ke kami, Varia Niaga menyumbang PAD sekitar Rp500 juta. Tapi itu masih jauh dari ekspektasi kami,” ujar Rohim, Rabu (29/4/26),
Porsi bagi hasil 10 persen yang diterima Varia Niaga pun dinilai terlalu kecil untuk sebuah perusahaan daerah yang mengelola kawasan publik strategis milik pemerintah kota.
“Ini kecil sekali. Mestinya bisa dikelola sendiri agar keuntungan yang didapat bisa maksimal,” tegasnya.
Rohim menengarai, rendahnya kontribusi PAD dari Varia Niaga tidak lepas dari pola tata kelola yang belum optimal. Jika pengelolaan diambil alih secara mandiri, margin keuntungan yang masuk ke kas perusahaan dan pada akhirnya ke PAD kota berpeluang jauh lebih besar.
“Jangan-jangan kecilnya kontribusi PAD itu salah satunya karena tata kelola usaha yang belum optimal,” ungkapnya.
Atas temuan tersebut, DPRD berencana memanggil manajemen Varia Niaga untuk meminta klarifikasi resmi atas skema kerja sama yang berjalan. Langkah itu ditempuh untuk memastikan pengelolaan aset daerah benar-benar berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi keuangan daerah.
“Kita ingin tahu alasan mereka dan memastikan ke depan pengelolaannya bisa lebih optimal,” pungkas Rohim.(adv)
