Inspirasa.co – Kehadiran Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, dalam Musrenbang RKPD Kaltim 2027 pada Kamis (30/04/2026), bukan sekadar seremonial.
Di hadapan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan jajaran Pemprov Kaltim, Andi Sofyan Hasdam menilai dan menyampaikan ketidaknormalan kebijakan pusat yang kian menjauhkan semangat otonomi dari kesejahteraan rakyat di daerah.
Andi Sofyan Hasdam menggarisbawahi, bahwa perubahan nyata di tingkat akar rumput mustahil terjadi jika daerah terus-menerus disandera oleh aturan yang terlalu sentralistik.
Andi Sofyan Hasdam membandingkan kondisi saat ini dengan era UU No. 22 Tahun 1999, di mana daerah memiliki taring lebih tajam. Kini, melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, pusat dianggap terlalu mendominasi.
Keputusan sepihak Menteri Keuangan yang memotong Transfer Ke Daerah (TKD) hingga 24% adalah bukti nyata bahwa daerah kehilangan kedaulatan anggaran.
“Semua kepala daerah menjerit, dan kita dibuat tidak bisa berbuat apa-apa,” tegasnya.
Andi Sofyan Hasdam menyampaikan kepada Gubernur Kaltim terkait wacana penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) kabupaten/kota tahun depan.
Ia menegaskan bahwa, Bankeu bukan sekadar angka tambahan, melainkan penyangga agar porsi belanja pegawai tidak membengkak melampaui 30%. Jika Bankeu dihilangkan, batang tubuh APBD mengecil, dan daerah terancam sanksi penghentian dana TKD dari pusat. Ini adalah bom waktu bagi kesejahteraan ASN di Kalimantan Timur.
DOB Kaltim: Menagih Janji untuk 3 Wilayah
Terkait Daerah Otonomi Baru (DOB), Andi Sofyan Hasdam menegaskan bahwa dari 231 usulan nasional, terdapat 3 titik di Kaltim yang secara administrasi sudah matang namun tertahan secara politik daerah tersebut yakni Kutai Utara, Paser Selatan, dan Berau Pesisir Selatan.
Andi Sofyan Hasdam menyentil Pemkab Berau: Secara khusus, ia menagih komitmen Pemkab Berau terkait pemekaran Pesisir Selatan yang sebenarnya sudah mendapat restu dari para pemimpin terdahulu (Makmur HAPK dan Awang Faroek).
Baginya, menunda pemekaran yang sudah layak adalah menghambat akses pelayanan publik bagi warga pesisir.
Ironi di Balik Gedung Mewah: Krisis Kemanusiaan di Lapas
Andi Sofyan Hasdam mengajak hadirin melihat kenyataan di Lapas/Rutan yang letaknya bertetangga dengan tempat acara.
Sangat ironis ketika para pejabat merumuskan rencana pembangunan di ruangan nyaman, sementara warga binaan di belakang gedung tersebut harus tidur duduk karena overkapasitas.
Ia mendesak Pemprov Kaltim tidak hanya bicara infrastruktur fisik, tapi juga solusi mendesak bagi krisis kemanusiaan ini.
P3K dan BPJS: Beban yang Dilempar ke Daerah
Terakhir, Andi Sofyan Hasdam menyoroti yang ia nilai cuci tangan dari pemerintah pusat dalam urusan P3K dan BPJS.
Pusat menghentikan bantuan, namun daerah dipaksa menanggung bebannya menggunakan APBD yang sudah dipotong TKD-nya. Ini adalah bentuk ketidakadilan fiskal yang harus dilawan melalui koordinasi ketat dengan DPR RI dan kementerian terkait.
“Kita tidak bisa bicara kesejahteraan jika daerah terus dibebani masalah yang diciptakan oleh regulasi pusat yang tidak sinkron,” pungkas Andi Sofyan Hasdam.
Penulis: Aris
