Samarinda — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan perumahan bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Rapat yang digelar di ruang rapat gabungan lantai 1 Kantor DPRD Samarinda, Rabu (22/10/2025), menjadi tahapan awal dalam penyusunan Raperda yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Aturan ini dinilai penting sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang menyoroti belum adanya dasar hukum tegas terkait proses serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.
Anggota Bapemperda DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menjelaskan bahwa selama ini banyak persoalan muncul karena pengembang kerap lalai menyerahkan aset PSU setelah pembangunan perumahan selesai. Akibatnya, pemerintah kesulitan melakukan pengelolaan, sementara warga di kawasan tersebut kerap menghadapi keterbatasan layanan publik.
“Ini penting karena banyak kasus di lapangan di mana pengembang tidak menyerahkan PSU, atau bahkan meninggalkan perumahan begitu saja setelah proses penjualan selesai. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan layanan dan pemerintah juga tidak bisa masuk untuk melakukan pengelolaan karena status aset masih milik pengembang,” jelas Rohim.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan, pembahasan Raperda akan dilakukan sepenuhnya di tingkat Bapemperda tanpa perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus). Langkah ini dinilai lebih efisien karena melibatkan langsung instansi teknis terkait.
“Raperda tersebut tidak perlu dibuat Pansus, ini cukup dibahas dalam Bapemperda DPRD Samarinda bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait,” terangnya.
Rohim menegaskan, percepatan penyusunan regulasi ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ia menargetkan Raperda dapat disahkan sebelum akhir tahun 2025 agar pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan fasilitas umum di kawasan perumahan.
“Kami target di akhir tahun ini selesai dan segera dapat disahkan menjadi Perda, sehingga tidak ada halangan lagi bagi Pemkot ketika melakukan pembangunan di dalam kawasan perumahan,” tutur legislator dari daerah pemilihan Samarinda Utara dan Sungai Pinang itu.
Lebih lanjut, ia menilai keberadaan perda tersebut nantinya akan menjadi solusi terhadap persoalan aset PSU yang selama ini tidak jelas statusnya—mulai dari jalan lingkungan, drainase, penerangan hingga pengelolaan sampah.
“Dengan adanya Perda ini, kita harap ke depan, perumahan yang sudah memenuhi syarat bisa segera diserahkan ke pemerintah, sehingga pengelolaannya bisa diambil alih secara resmi, baik oleh Pemkot atau lewat kerja sama dengan pihak ketiga,” tutup Rohim.
Langkah Bapemperda DPRD Samarinda ini diharapkan dapat menghadirkan kepastian hukum bagi pengembang, pemerintah, dan masyarakat, sekaligus memperkuat pelayanan publik serta tertib administrasi aset daerah di masa mendatang. (adv)
Discussion about this post