Dapat Arahan dari KPK, Perkim Urung Lakukan Perbaikan Jika Pengembang Tak Lengkapi Surat Hibah

Inspirasa.co – Jamil Ibrahim, Ketua RT 08, di Perumahan R4, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Bontang Utara menyampaikan keluhan warganya terkait rusaknya fasilitas jalan dan drainase di pemukiman mereka.

Olehnya, warga meminta pihak pengembang (developer), agar administrasi berupa surat hibah bisa segera diberikan kepada pemerintah, dan perbaikan jalan serta perbaikan drainase bisa segera dilakukan.

Dari Sampah Jadi Cuan: Kolaborasi Ekonomi Sirkuler Menjawab Tantangan Krisis Lingkungan

Pernyataan KIKA Bencana di Aceh dan Sumatra: Bencana Kebijakan, Abainya Sains dan Menguatnya Kuasa Oligarki dalam Kebijakan Lingkungan

“Kami meminta pihak pengembang (developer), agar surat hibah bisa segera diberikan kepada pemerintah, dan perbaikan jalan serta perbaikan drainase bisa segera dilakukan,” ujar Jamil Ibrahim.

Sementara, Rian Apriadi, Direktur PT Nuraini, pihak pengembang (developer) Perumahan R4 mengaku bingung, dengan persyaratan administrasi berupa surat hibah yang dimaksud atau diminta pemerintah.

Menurutnya, sertifikat induk perumahan yang dimilikinya telah diberikan kepada BPN. Sementara surat legalitas pun telah dilengkapi.

“Saya bingung surat hibah seperti apa yang diminta pemerintah. Sementara segala legalistas telah kami lengkapi,” ujarnya saat Komisi III DPRD Bontang melakukan kunjungan kerja dilokasi perumahan R4 Senin (14/3/2022).

Adapun, Martinus, Kabid Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perasarana Sarana Utilitas (PKP dan PSU) mengatakan, pihaknya urung melaksanakan perbaikan infrastruktur fisik di pemukiman tersebut, jika syarat administrasi terkait surat hibah belum dilengkapi pihak pengembang (developer). Terlebih pihaknya telah menerima arahan dari KPK.

“Ada arahan dari KPK, dilarang lakukan perbaikan, kalau belum ada serah terima surat hibah dari pihak pengembang,” pungkasnya.

Olehnya, Martinus menyarankan pihak pengembang (developer) untuk melengkapi segala persyaratan dan melakukan koordinasi kepada pihak Aset Pemerintahan

Sementara, Anggota Komisi III DPRD Bontang, Abdul Samad, menuturkan dinas terkait bisa melanjutkan perbaikan jalan. Lantaran ada sebagian jalan yang telah disemenisasi, meskipun hanya separuh.

“Saya pikir surat hibah sudah tak masalah. Hanya tinggal komunikasi antara pihak pengembang dan dinas terkait,” pungkasnya. (Ars).