Samarinda – Program pendidikan gratis bagi mahasiswa melalui skema Gratispol, yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), mendapat catatan kritis dari DPRD Kaltim.
Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi sektor pendidikan menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi, meskipun ada dukungan anggaran dari pemerintah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menekankan bahwa independensi kampus harus tetap dijaga, termasuk ruang bagi para akademisi untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
“Rektor, pimpinan perguruan tinggi, dosen harus tetap menjaga posisi kritis akademis. Program Gratispol tidak boleh membungkam suara akademik terhadap kebijakan pemerintah,” tegas Darlis.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai bahwa dukungan anggaran dari Pemprov Kaltim seharusnya menjadi sarana pemberdayaan, bukan menjadi alat kontrol yang mengekang kebebasan berpikir dan berpendapat di lingkungan kampus.
Ia menegaskan, Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program pendidikan gratis ini agar berjalan tepat sasaran, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar dunia pendidikan, termasuk kebebasan mimbar akademik.
“Jangan sampai karena ada dana dari pemerintah, kampus kehilangan daya kritis terhadap kebijakan publik. Pendidikan harus tetap menjadi ruang berpikir bebas,” ujarnya.
Sebagai informasi, program Gratispol merupakan salah satu program unggulan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Salah satu fokus utamanya adalah pembiayaan pendidikan tinggi bagi mahasiswa Kaltim agar akses pendidikan semakin merata. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post