Samarinda – Ancaman bencana seperti banjir dan longsor yang terus mengintai sejumlah wilayah di Kota Samarinda mendorong Komisi III DPRD setempat untuk mendesak sinergi lintas sektor dalam upaya penanggulangan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai penanganan kebencanaan tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Ini tanggung jawab bersama,” ujar Deni, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media dalam kerangka kerja sama pentahelix.
Ia mendorong partisipasi aktif sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Samarinda, melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Menurutnya, kontribusi bisa berupa penyediaan alat berat, logistik darurat, hingga dukungan operasional saat terjadi bencana.
Tak hanya itu, Deni juga menyoroti perlunya percepatan program Kecamatan Tangguh sebagai langkah strategis membangun kesiapsiagaan di wilayah-wilayah rawan.
Ia mengingatkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak bersikap reaktif, tetapi proaktif dalam membangun koordinasi lintas level pemerintahan.
“Jangan tunggu bencana baru bergerak. BPBD harus segera aktif, terjun ke lapangan, dan berkoordinasi dengan kecamatan serta kelurahan,” ucapnya.
Meski mengapresiasi kinerja BPBD selama ini, Deni menyebut perlunya penguatan dari sisi anggaran maupun kapasitas lembaga. Ia menilai penambahan dana darurat, peningkatan program penyuluhan, serta penataan kawasan rawan bencana harus segera menjadi prioritas kebijakan.
“Edukasi dan penataan wilayah harus jalan beriringan. Ini soal nyawa warga,” ujarnya.
Deni menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program penanggulangan bencana agar tidak berhenti pada konsep dan dokumen kebijakan semata. Ia meminta seluruh elemen bergerak cepat, mengingat pola cuaca ekstrem yang semakin tidak dapat diprediksi. (ADV)
Discussion about this post