Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, melontarkan kritik keras terhadap buruknya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Akibatnya, banyak fasilitas umum yang baru selesai dibangun harus kembali dibongkar atau mengalami kerusakan.
“Baru dibangun, eh, dibongkar lagi buat pasang pipa. Ini terus-menerus terjadi karena koordinasi antarlembaga masih lemah,” keluh Deni saat diwawancarai pada Senin (30/6/2025).
Ia mencontohkan kasus trotoar di Jalan Juanda yang rusak akibat pemasangan jaringan pipa PDAM. Menurutnya, kejadian serupa sudah terlalu sering terjadi dan menjadi bukti nyata minimnya komunikasi lintas sektor.
Deni mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk segera menyusun cetak biru (blueprint) pembangunan infrastruktur jangka panjang. Dokumen ini, kata Deni, harus memuat informasi detail seperti perkiraan usia pakai jaringan, jadwal perawatan berkala, serta skala prioritas berdasarkan wilayah.
“Tanpa perencanaan jangka panjang dan keterpaduan antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kita hanya menambal masalah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya pendekatan berbasis kawasan untuk menuntaskan masalah klasik seperti banjir. Deni menegaskan bahwa ego sektoral antarinstansi harus dihilangkan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.
Terkait inovasi teknologi dalam tata kelola pembangunan, Deni menyambut baik penggunaan sistem seperti E-WAN. Namun, ia mengingatkan bahwa digitalisasi saja tidak cukup.
“Digitalisasi akan sia-sia tanpa kerja sama nyata. Yang dibutuhkan warga adalah pembangunan yang terintegrasi dan tidak saling bertabrakan,” pungkasnya.
(ADV/DPRDSmd/ANH)
Discussion about this post