Samarinda – Program parkir berlangganan yang digagas Pemerintah Kota Samarinda hingga kini belum menunjukkan respons maksimal dari masyarakat. Skema pembayaran yang mengharuskan pelunasan di awal tahun diduga menjadi salah satu faktor rendahnya minat warga untuk ikut serta.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebut program tersebut sejatinya telah diberlakukan sejak tahun lalu, namun hingga pertengahan 2026 tingkat partisipasi masyarakat masih jauh dari target yang diharapkan.
“Program ini sudah berjalan sejak tahun lalu, tetapi sampai sekarang antusiasme masyarakat masih relatif rendah,” ujar Sabtu (20/6/2026).
Ia menilai, pola pembayaran yang dilakukan secara sekaligus di awal menjadi salah satu kendala utama yang membuat masyarakat belum sepenuhnya tertarik mengikuti program tersebut.
Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi evaluasi pemerintah daerah agar skema yang diterapkan lebih sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonomi warga.
“Tujuan utama dari program parkir berlangganan bukan hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga membangun sistem perparkiran yang lebih tertib, modern, dan terkelola dengan baik,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong agar Pemkot Samarinda melakukan penyesuaian kebijakan, baik dari sisi mekanisme pembayaran maupun pendekatan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga program dapat berjalan lebih optimal dan diterima luas.(adv)
