Hamas Ingatkan Pemda: Pembangunan Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan

Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas, menyuarakan kekhawatiran serius terhadap potensi kerusakan lingkungan yang mengintai di balik laju pembangunan infrastruktur di Kaltim. Dalam pernyataannya pada Senin (19/5/2025) di Samarinda, ia menegaskan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, proyek pembangunan bisa berubah menjadi ancaman nyata bagi ekosistem dan masyarakat setempat.

“Proyek-proyek ini berpotensi mengancam ekosistem dan masyarakat sekitar jika tidak diawasi secara intensif,” ujar Hamas di kantornya.

Pernyataannya bukan sekadar imbauan normatif, melainkan peringatan keras atas kecenderungan pelanggaran prosedur lingkungan, terutama dalam proyek-proyek besar yang kerap mengabaikan aspek keberlanjutan.

Hamas menyoroti praktik penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dianggapnya masih sekadar formalitas. Ia menekankan bahwa AMDAL seharusnya menjadi alat pengendali utama yang memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan lingkungan.

“AMDAL semestinya digunakan sebagai instrumen pengendalian, bukan sekadar persyaratan administratif,” tegasnya dengan nada serius.

Menurut Hamas, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari megahnya bangunan atau panjangnya jalan yang dibangun, tetapi dari seberapa besar komitmen pemerintah menjaga kelestarian lingkungan selama proses berlangsung. Dalam konteks ini, dinas teknis dan tim pengawas lapangan memegang peranan penting sebagai penjaga prosedur di garis depan.

Tak hanya pemerintah, Hamas juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Menurutnya, warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek adalah pihak yang paling merasakan dampaknya jika terjadi pelanggaran.

“Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek harus ikut mengawasi. Mereka yang paling terdampak jika terjadi pelanggaran,” jelasnya.
Dengan laju pembangunan yang semakin intensif, terutama menjelang pemindahan

Ibu Kota Nusantara (IKN), isu keberlanjutan harus menjadi perhatian utama. Hamas mengajak semua pihak untuk tidak memandang pengawasan sebagai hambatan, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan strategis demi masa depan Kalimantan Timur yang hijau, lestari, dan layak huni. (Adv/DPRD Kaltim)