Honor Petugas Pemilu Naik, Kapan KPU Bontang Mulai Rekrutmen?

Inspirasa.co — Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menaikkan jumlah honor bagi para petugas badan ad hoc pada Pemilu 2024 mendatang.

Keputusan honor petugas Pemilu 2024 naik tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan.

Kenaikan honor ini berlaku untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mencontohkan honor Ketua KPPS ada kenaikan yang relatif besar dari Rp550 ribu pada Pemilu 2019 lalu, kini menjadi Rp1,2 juta.

“Dan untuk anggota KPPS dari Rp500 ribu menjadi Rp1,1 juta,” kata Hasyim dalam keterangannya di laman resmi KPU RI dikutip Selasa (9/8).

Selain petugas KPPS, Hasyim merinci kenaikan honor bagi petugas pemilu lainnya. Ketua PPK misalnya mendapatkan honor menjadi Rp2,5 juta. Sementara anggota PPK mendapatkan honor Rp2,2 juta. Sebelumnya, Ketua PPK pada Pemilu 2019 hanya mendapatkan Rp1,8 juta dan Pemilu 2020 mendapatkan Rp2,2 juta.

Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyampaikan mengatakan pemerintah telah menetapkan satuan biaya untuk perlindungan kerja bagi petugas badanad hoc.

Rinciannya, santunan bagi yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta perorang. Bagi cacat permanen Rp3,8 juta perorang, luka berat Rp16,5 juta perorang, luka sedang Rp8,2 juta perorang. Sementara itu, terdapat pula bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10 juta perorang.

“Ini perlindungan bagi badan ad hoc apabila terjadi kecelakaan selama proses penyelenggaraan pemilu 2024,” kata Yulianto seperti dikutip dari CNNIndonesia.com

Sementara itu, Komisioner KPU Bontang Divisi Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat Acis Maidy Muspa mengatakan, pihaknya sudah mengetahui soal kenaikan honor petugas ad hoc tersebut.

Kendati begitu, KPU belum melakukan rekrutmen petugas ad hoc di Bontang. Pasalnya, hingga kini petunjuk teknis (juknis) dari KPU Pusat belum terbit. Baru sekadar tahapan besar.

“Belum rekrutmen, kami masih nunggu juknis dulu,” kata Acis ketika dikonfirmasi belum lama ini.

Ada pun, juknis tersebut mengatur detil badan ad hoc. Itu bakal menjadi panduan KPU dalam melakukan rekrutmen. Acis menaksir, juknis bakal terbit pada November 2022 mendatang.

“Kemungkinan di bulan November, karena tahapan detail untuk badan adhoc belum keluar,” ucapnya.

Acis membocorkan jumlah petugas ad hoc yang bakal direkrut. Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 5 orang dikali jumlah kecamatan. Artinya ada 15 orang direkrut. Untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), 3 orang dikali jumlah kelurahan. Berarti dibutuhkan 45 orang PPS di Bontang.

Kemudian Kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 7 orang dikali jumlah TPS di Bontang. Terakhir Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) 1 orang dikali jumlah rukun tetangga.

Berikut rincian resmi anggaran honor dan perlindungan kerja bagi petugas badan ad hoc Pemilu dan Pilkada 2024:

Honor
Ketua KPPS: Rp1.200.000
Anggota KPPS: Rp1.100.000
Ketua PPK: Rp2.500.000
Anggota PPK 2019: Rp2,200.000
Ketua PPS: Rp1.500.000
Anggota PPS: Rp1.300.000
Pantarlih: Rp1.000.000

Santunan
Meninggal dunia: Rp36 juta
Cacat permanen: Rp30,8 juta per orang
Luka berat: Rp16,5 juta per orang Luka sedang Rp8,25 juta per orang
Bantuan pemakaman: Rp10 juta per orang.