Inspirasa.co – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Menurutnya, serapan anggaran yang rendah hingga triwulan ketiga dapat menghambat pelaksanaan proyek strategis, terutama yang bertujuan meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik.
“Penyerapan anggaran harus segera dimaksimalkan. Kalau ini terus tertunda, masyarakat yang akan merasakan dampaknya,” tegas Jimmi, Rabu (6/11/2024).
Dalam evaluasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah, Jimmi menyoroti bahwa rendahnya realisasi anggaran dapat memicu akumulasi dana sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Hal ini dinilai kontraproduktif, mengingat anggaran seharusnya dialokasikan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Misalnya, SILPA bisa dimanfaatkan untuk penyertaan modal di bank daerah seperti Bank Kaltimtara, tentu dengan mekanisme yang sesuai aturan,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Jimmi juga mengungkapkan bahwa beberapa proyek strategis berpotensi tertunda akibat lambatnya penyerapan anggaran. Hal ini dinilai dapat mengganggu rencana pembangunan yang telah dirancang untuk mendorong perekonomian lokal dan meningkatkan kualitas hidup warga.
“Prognosis anggaran harus terus dievaluasi. Apa yang jadi kendala harus segera dicari solusinya, agar program-program yang direncanakan bisa berjalan sesuai jadwal,” tambahnya.
Namun, Jimmi menekankan bahwa setiap langkah percepatan tetap harus mematuhi regulasi yang berlaku. Termasuk penyertaan modal, yang memerlukan dasar hukum berupa peraturan daerah (Perda) baru jika ingin dilanjutkan di tahun mendatang.
“Perda penyertaan modal saat ini berakhir tahun ini. Jadi, kalau itu dianggap sebagai solusi, kita harus menyusun perda baru sebagai payung hukumnya,” pungkasnya.
DPRD Kutim berharap pemerintah daerah lebih proaktif dalam merespon tantangan ini, sehingga anggaran yang sudah disiapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebelum akhir tahun. (Adv/Rf)
Discussion about this post