Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menilai rendahnya kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) perlu diatasi dengan memperkuat edukasi sejak pasangan belum menikah.
Menurut Puji, sosialisasi KB selama ini belum sepenuhnya mampu mendorong masyarakat untuk menjadi peserta. Karena itu, pendekatan tidak seharusnya baru dilakukan ketika pasangan sudah memiliki anak, tetapi dimulai sejak tahap calon pengantin.
“Menjaring orang yang mau ber-KB kan juga susah. Walaupun kita sosialisasi di tiap posyandu, jumlahnya belum tentu orang mau ber-KB,” ujar Puji, Jumat (21/8/2026).
Ia menilai pasangan calon pengantin perlu mendapatkan informasi mengenai perencanaan keluarga, termasuk pilihan kontrasepsi, pengaturan jarak kehamilan, serta jumlah anak yang direncanakan.
Menurutnya, edukasi dapat dilakukan secara berkesinambungan melalui layanan yang dekat dengan masyarakat, seperti pembinaan calon pengantin, posyandu, hingga puskesmas.
“Harusnya mulai dari saat catin. Nanti ke posyandu, saat ke puskesmas, saat menikah, itu sudah harus disosialisasikan,” jelasnya.
Puji juga menjelaskan mengenai pelaksanaan program KB gratis. Menurutnya, dukungan utama program tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui BKKBN, sedangkan DP2KB Kota Samarinda berperan melaksanakan program di daerah.
“Kalau program KB gratis kan dari pusat, dari BKKBN. DP2KB itu sebagai pelaksana,” katanya.
Dukungan dari BKKBN tersebut antara lain mencakup penyediaan alat kontrasepsi dan insentif. Puji menduga belum turunnya dukungan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan program di daerah, meski ia mengaku belum mengetahui perkembangan penyalurannya secara rinci.
Sementara terkait kemungkinan dukungan melalui pokok-pokok pikiran DPRD, Puji mengatakan pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan prioritas pembangunan. Menurutnya, banyak kebutuhan masyarakat yang juga harus mendapatkan perhatian, termasuk sektor pendidikan dan pembangunan fasilitas publik.
“Seandainya saya bisa. Karena sekarang prioritasnya yang mana? Banyak betul yang minta,” tuturnya.
Karena itu, Puji menegaskan peningkatan kepesertaan KB tidak cukup hanya mengandalkan anggaran.
“Penguatan edukasi sejak calon pengantin dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi bagian penting agar masyarakat memahami KB sebagai perencanaan keluarga, bukan sekadar penggunaan alat kontrasepsi,” pungkasnya.(adv)
