Inspirasa.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, bakal mendalami informasi dugaan ada kepala daerah yang bermain judi online.
Tito Karnavian, mengaku akan lebih aktif mendalami informasi tersebut, meminta rincian data kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Nah saya belum tahu ini siapa saja, nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK,” Jelas Kamis (27/6/2024).
“Tapi di PPATK itu biasanya namanya transaksi mencurigakan, suspicious transaction, baru mencurigakan, ini harus diklarifikasi,” Sambungnya.
Tito mendorong PPATK untuk aktif memberikan informasi kepada Kemendagri, jika memang ada temuan transaksi mencurigakan yang dilakukan kepala daerah.
Menurut Tito, jika informasi transaksi mencurigakan sudah diperoleh PPATK,
Kemendagri akan segera melakukan klarifikasi kepada kepala daerah yang terindikasi bermain judi online lewat Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri.
Permintaan klarifikasi akan berupa pemanggilan. Kepala daerah bakal ditanyai perihal temuan transaksi mencurigakan PPATK.
Ditegaskan Tito, jika memang terbukti ada kepala daerah yang terindikasi bermain judi online, tentu ada sanksi yang diberikan.
Sanksi diberikan mual dari teguran ringan secara lisan maupun tertulis, pengumuman kepada publik, bahkan sampai dicopot dari jabatan bagi kepala daerah yang berstatus Penjabat Sementara (PJ).
Besaran sanksi pun kemungkinan besar menyesuaikan jumlah transaksi judi online yang dilakukan kepala daerah tersebut.
Dia mengingatkan jika status kepala daerah yang ketahuan memainkan judi online adalah definitif, maka Kemendagri bisa mengungkap identitas lengkapnya.
Hal ini notabene bakal merugikan elektabilitas kepala daerah yang hendak maju lagi dalam Pilkada 2024.
“Tapi kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik dan ingat risikonya ini mau pilkada, ya. Hal-hal negatif akan berdampak terhadap elektabilitas,” Tegasnya. (Detik).
Discussion about this post