Samarinda – Permasalahan krusial yang membayangi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Samarinda menjadi fokus utama dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda. Iswandi, Ketua Komisi II DPRD, memimpin pembahasan yang bertujuan mencari strategi pengembangan serta dukungan bagi UMKM lokal.
Dalam wawancara pada Selasa (1 Juli 2025), Iswandi menyoroti beberapa kendala serius yang dihadapi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kota Samarinda. Salah satu isu paling mendesak adalah ketiadaan rumah kemasan.
“Samarinda ini belum punya rumah kemasan, bahkan kemarin saya cek. Padahal menurut saya investasinya tidak terlalu besar dan ini justru seharusnya menjadi prioritas,” ungkap Iswandi.
Ia menekankan bahwa fasilitas ini vital untuk meningkatkan nilai jual produk UMKM, khususnya dari segi kemasan atau packaging.
Selain itu, Iswandi juga menggarisbawahi perlunya galeri terpadu untuk produk-produk khas UMKM Samarinda.
“Ketika ada tamu dari luar daerah, kita harus keliling ke berbagai tempat. Tidak ada satu lokasi khusus yang menjadi *one stop center* untuk produk UMKM khas Samarinda,” jelasnya.
Komisi II juga menyuarakan keprihatinan terkait dukungan dari dinas. Iswandi mengungkapkan,
“Dinas saat ini hanya bisa membantu atau mengawasi UMKM yang berbadan hukum. Sementara, UMKM di Samarinda jumlahnya ribuan, dan lebih dari 50% tidak berbadan hukum.” jelas iswandi
Menyikapi hal tersebut, Iswandi menyatakan bahwa DPRD akan berinisiatif mendorong UMKM untuk berbadan hukum.
“Kita perlu membuat suatu program yang tujuannya mendorong UMKM agar bisa berbadan hukum. DPRD, khususnya Komisi II, akan mendukung dalam hal regulasi dan penganggaran,” tegasnya.
Dengan kolaborasi yang solid, dukungan kebijakan dari DPRD, dan proaktivitas dinas, Iswandi optimis bahwa perkembangan UMKM di Samarinda akan meningkat secara signifikan, membawa dampak positif bagi ekonomi lokal.(ADV/DPRDSmd/ANH)
Discussion about this post