Inspirasa.co – Sidang perkara sengketa Tapal Batas Sidrap wilayah Kota Bontang dan Kutim kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Pada Kamis (18/7/2024).
Permohonan perkara ini kembali menguji Undang-Undang (UU) Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2000.
Sidang ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Bontang Junaidi dan Agus Haris, Kabag Risalah dan Perundang-Undangan Setwan Bontang Taufiqurahman, serta kuasa hukum Pemkot Bontang, sebagai pemohon.
Sebelumnya, sidang perkara menguji Undang-Undang (UU) Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2000, ditunda.
Baca juga: MK Tunda Sidang Perkara Tapal Batas Wilayah Bontang-Kutim Kembali Dibuka 18 Juli 2024
Sidang tersebut ditunda, lantaran pihak Presiden yang diwakili kuasanya menyatakan belum siap membacakan keterangan sidang, pada Rabu (10/7/2024) lalu.
Namun pada sidang lanjutan digelar Kamis (18/7/2024), perwakilan dari pihak DPR berhalangan hadir mengikuti persidangan.
Sementara itu, perwakilan kuasa Presiden, Plh Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Amran, MT membacakan keterangan pokok materi Presiden.
Amran menyampaikan, jika wilayah peta lampiran UU 47/1999 kurang sempurna secara teknis pemetaan, sehingga dapat menimbulkan multitafsir.
Olehnya Amran menyampaikan, dalam hal ini pemerintah, memohon kepada yang mulia ketua, dan majelis hukum Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa mengadili dan memutuskan permohonan pengujian materil ketentuan untuk dapat memberikan keputusan atas keterangan pokok materi Presiden sebagai berikut;
Pertama; menerima keterangan pemerintah, secara keseluruhan. Kedua; menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak memiliki legal standing.
Ketiga; menolak permohonan pengujian pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian tidak dapat diterima.
Keempat; menyatakan penjelasan Pasal 2 UU 47/1999, serta dalam Ketentuan Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 Peta wilayah Kota Bontang tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan UU 47/1999 dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
“Namun apabila yang Mulia Ketua, dan Majelis Hukum Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya,” Demikian keterangan Presiden yang disampaikan.
Ketua MK Suhartoyo mengatakan, persidangan saat ini belum mendengarkan keterangan para ahli.
Maka dari itu, kembali diagendakan Rabu 31 Juli 2024, pada pukul 10.30 WIB, dengan agenda mendengar keterangan semua pihak yang terlibat dari DPR, Pemprov Kaltim, Pemkab Kutim dan DPRD Kutim.
“Supaya bisa lebih komprehensif dan lebih optimal untuk mendengar semua pihak,” Jelasnya. (Ars)
Discussion about this post