Samarinda – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, menegaskan perlunya perhatian lebih serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir dan perkotaan, khususnya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Ia menilai masyarakat pesisir Kutim hingga kini belum menikmati hasil pembangunan secara merata, terutama di sektor kelautan dan penyediaan energi. Salah satu sorotannya adalah belum adanya infrastruktur penting seperti pelabuhan pendaratan ikan di Sangatta, padahal daerah tersebut dikenal memiliki potensi hasil laut yang besar.
Menurutnya, ketiadaan fasilitas itu mencerminkan lemahnya dukungan negara terhadap kelompok masyarakat yang berperan penting menjaga ketahanan pangan melalui sektor kelautan.
“Pemerintah harus mulai menunjukkan keberpihakannya. Pembangunan pelabuhan bukan hanya soal menyediakan tempat sandar kapal, tapi soal memperkuat fondasi ekonomi masyarakat pesisir,” tegas Nurhadi.
Ia menjelaskan, pelabuhan pendaratan ikan tak hanya menjadi tempat bongkar hasil tangkapan, tapi juga berpotensi menjadi pusat aktivitas ekonomi yang memicu tumbuhnya usaha kecil dan menengah (UKM) di bidang pengolahan hasil laut.
“Dengan adanya pelabuhan tersebut, distribusi ikan juga akan lebih efisien dan terkoordinasi,” tuturnya.
Selain masalah infrastruktur, Nurhadi juga menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan di Kutai Timur: krisis akses bahan bakar minyak (BBM). Ia menyebut kelangkaan BBM menjadi keluhan rutin para nelayan, terutama di kawasan Sangatta dan Sangkulirang.
“Ketersediaan energi yang tidak stabil membuat produktivitas nelayan terganggu. Mereka butuh BBM untuk melaut, dan ketika bahan bakar langka, artinya roda ekonomi mereka ikut berhenti,” ungkapnya.
Nurhadi menilai kondisi ini menunjukkan perhatian terhadap sektor kelautan masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan. Karena itu, ia mendorong Pemprov Kaltim untuk segera membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan di kawasan pesisir Kutim.
Langkah tersebut, menurutnya, sangat penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi pesisir sekaligus memastikan keberlanjutan sektor perikanan tangkap yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat.
Lebih jauh, Nurhadi mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak merata hanya akan memperlebar ketimpangan sosial dan kesejahteraan antarwilayah. Ia meminta pemerintah provinsi lebih aktif merancang kebijakan pembangunan yang berbasis wilayah dan potensi lokal.
“Kalau kita serius bicara soal ketahanan pangan dan energi, maka wilayah seperti Kutim harus mendapatkan perhatian lebih. Jangan sampai pesisir terus jadi daerah yang dianaktirikan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post