Inspirasa.co – Di tengah himpitan keterbatasan fiskal, Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah progresif untuk menjaga tradisi ibadah kurban. Tahun ini, pengadaan hewan kurban tidak lagi membebani APBD, melainkan bersumber sepenuhnya dari kocek pribadi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat daerah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa transisi skema ini bukan sekadar siasat anggaran, melainkan upaya mempertebal keterlibatan personal aparatur dalam aksi sosial keagamaan.
“Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini bergerak mandiri membentuk kelompok kurban. Satu ekor sapi ditanggung bersama oleh tujuh orang, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing,” ujar Neni.
Dengan estimasi harga sapi di kisaran Rp21 juta, setiap peserta rata-rata menyumbangkan Rp3 juta. Pola iuran ini dinilai jauh lebih fleksibel dan mampu menjangkau lebih banyak partisipan dibanding bergantung pada birokrasi anggaran negara.
Neni menyampaikan bahwa poin utama dari kebijakan ini ialah terkait Efisiensi Fiskal: Menghapus ketergantungan pada anggaran daerah (APBD). Memperkuat soliditas internal antar ASN. Nama-nama peserta akan diumumkan saat penyembelihan sebagai bentuk akuntabilitas dan apresiasi individu.
Bagi Neni, kebijakan ini membawa pesan moral yang lebih dalam. Ia ingin menanamkan kesadaran bahwa kontribusi sosial dan ibadah idealnya lahir dari kerelaan pribadi, bukan fasilitas negara.
“Ini adalah ruang bagi kita untuk berbuat kebaikan secara personal, merefleksikan nilai pengorbanan yang diajarkan Nabi Ibrahim AS,” tambahnya.
Meski skemanya berubah, antusiasme ASN Bontang tetap tinggi. Jika tahun lalu partisipasi serupa berhasil menghimpun 21 ekor sapi, tahun ini target yang sama dipatok melalui keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah.
Seluruh hewan kurban nantinya akan didistribusikan ke berbagai masjid dan masyarakat yang membutuhkan di seluruh penjuru Kota Bontang. (Ima)
