Inspirasa.co – Pemerintah Kota Bontang akan memberikan motor gratis kepada 499 Ketua RT di Bontang. Pemberian motor gratis itu pun, telah dikonsultasikan Pemkot Bontang ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Terkait hal itu, Nursalam Anggota Komisi II DPRD Bontang, meminta pemerintah memperjelas keabsahan hasil konsultasi yang dilakukan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Apakah hasil konsultasi itu tertulis atau lisan. Kalau lisan ini kan tak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya sarankan lisan diperkuat dengan tertulis agar tak terjadi hal yang tak diinginkan dikemudian hari,” ujarnya Selasa (21/2/2023)
Selain itu, Nursalam mempertanyakan dasar pemberian motor gratis yang menggunakan plat hitam, bukan plat merah. Pun, dengan rencana proses kepemilikan motor yang berstatus aset RT.
Menurut Nursalam, jika menggunakan plat nomor kendaraan berwarna hitam, maka menjadi milik pribadi bukan aset milik RT. Sementara jika plat merah diperuntukan pada plat kendaraan milik instansi pemerintahan.
“Karena kalau sudah menjadi aset itu harus plat merah bukan hitam. Sementara itu menyangkut surat tanda kepemilikan kendaraan,” jelasnya.
Lebih jauh Nursalam meminta pemerintah agar benar-benar mengkaji, teknis pemberian motor gratis ini sebelum diberikan kepada RT. Agar tak menjadi persoalan yang serius dikemudian hari.
Adapun, Kepala Bapenda Rafidah mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Samsat dan Polres Bontang, terkait keriteria kepemilikan dan nama yang tercantum di Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan.
Pihaknya mengakui telah menerima usulan dari beberapa RT terkait kepemilikan atau aset kendaraan tersebut.
“Memang betul apa yang bapak sebut terkait atas nama kepemilikan kendaraan tersebut. Namun disini kita ada pengecualian untuk BPKB-nya untuk di Pemerintah Kota,” ujarnya.
Sementara terkait, konsultasi yang dilakukan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diakui Rafidah, pihaknya telah meminta surat resmi tertulis.
“Kita sudah minta hasilnya dan hasil diskusi kemarin kita rekam. Itu nanti kita akan buat dalam bentuk notulen dalam rapat diskusi itu,” ungkapnya.
Adapun, pada rencana penyerahan motor gratis bagi Ketua RT itu, akan dilakukan penandatangan perjanjian berita acara.
Pewarta: Yayuk
Penulis : Aris
Discussion about this post