Inspirasa.co – Pemerintah Kecamatan Bontang Utara membongkar sebuah warung terapung milik salah satu warga di Selambai Kelurahan Loktuan setelah terbukti melanggar aturan zona laut.
Warung tersebut diketahui berdiri di zona laut lepas, tepatnya pada jarak lebih dari 0,05 mil, yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Kecamatan Bontang Utara, Nanang Sulaiman, menjelaskan bahwa zona tersebut tidak mengizinkan adanya bangunan atau aktivitas menetap.
“Di area ini, aturan sangat tegas. Bangunan seperti warung terapung jelas melanggar ketentuan,” ungkap Nanang, Senin (25/11/2024).
Proses pembongkaran dilakukan setelah pemerintah memberikan tiga kali teguran yang tidak diindahkan oleh pemilik warung. Dengan melibatkan aparat keamanan, seperti Babinsa, kepolisian, dan TNI, pembongkaran berjalan tertib tanpa insiden berarti.
Meski demikian, langkah pemerintah memicu perlawanan hukum dari pemilik warung. Ia menggugat pembongkaran tersebut ke Pengadilan Negeri, mengklaim bahwa tindakannya memiliki dasar legal. Namun, dalam sidang pertama, pemerintah berhasil memenangkan perkara dengan menyajikan bukti kuat yang menunjukkan pelanggaran aturan zona laut.
“Kami yakin proses ini sudah sesuai prosedur hukum, dengan bukti valid bahwa keberadaan warung tersebut melanggar aturan,” ujar Nanang.
Tak berhenti di situ, pemilik warung mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Sidang kedua dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat setelah sidang pertama digelar pekan lalu. Pemerintah tetap optimis bahwa putusan berikutnya akan menguatkan keputusan sebelumnya.
Langkah pembongkaran ini, menurut pemerintah, bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan ketertiban di wilayah laut.
“Zona laut harus digunakan sesuai peruntukannya. Ini demi keberlangsungan lingkungan dan menghindari konflik serupa di masa mendatang,” tambah Nanang. (Adv)
Discussion about this post