Samarinda-Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, melalui Sekretarisnya Darlis Pattalongi, meminta PT Indominco Mandiri (IMM) dan seluruh perusahaan tambang batubara lainnya agar menyelaraskan program bantuan pendidikan mereka dengan program GratisPoll milik Pemerintah Provinsi Kaltim. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bersama manajemen PT IMM yang digelar baru-baru ini.
Permintaan itu mencuat setelah Komisi IV menilai adanya potensi tumpang tindih antara program bantuan perusahaan dan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan.
“Apabila pemerintah sudah memberikan bantuan uang kuliah, baju seragam, atau buku-buku, perusahaan bisa memberikan bantuan berupa uang saku, atau pemondokan,” ujar Darlis.
PT IMM, yang telah beroperasi di Kaltim sejak tahun 2000 dan kini mengelola konsesi tambang seluas 25.121 hektare, disebut memiliki dampak luas karena wilayah operasionalnya mencakup Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang. Dengan produksi batubara mencapai 8-10 juta ton per tahun, Komisi IV menekankan pentingnya peningkatan kontribusi perusahaan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Lebih jauh, Komisi IV juga membahas tiga isu utama dengan PT IMM: komitmen lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan ketenagakerjaan.
“Ketiga hal tersebut menjadi semakin penting dibahas, mengingat di tahun 2025 ini, PT IMM sudah memulai kegiatan pascatambangnya,” tambah Darlis.
Terkait isu lingkungan, Komisi IV menyoroti keluhan masyarakat, khususnya Forum Masyarakat Santan Bersatu, terkait pencemaran di darat, laut, dan udara.
“Termasuk kondisi Sungai Santan yang semakin memprihatinkan,” kata Darlis.
Komisi IV meminta agar anggaran CSR PT IMM tidak hanya ditingkatkan, tetapi juga diarahkan ke program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat lokal.
Dalam aspek ketenagakerjaan, perusahaan diminta untuk memperkuat pelatihan kerja, khususnya bagi masyarakat di wilayah sekitar tambang (ring-1), dan memperjelas pola rekrutmen tenaga kerja. Darlis menegaskan pentingnya peningkatan keterampilan sebagai jalan keluar dari ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post