Inspirasa.co – Angka Rp450 juta untuk urusan biaya “laundry” mencuci pakaian di lingkungan Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) ramai dibahas publik. Pasalnya, biaya mencuci pakaian dinas itu menelan anggaran hampir setengah miliar rupiah.
Menanggapi polemik tersebut, Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, angkat bicara. ia menegaskan bahwa narasi yang beredar di masyarakat mengalami penyempitan makna.
Astri menjelaskan bahwa terminologi “laundry” dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) mencakup spektrum operasional yang luas.
Dana tersebut bukan untuk pakaian pribadi, melainkan pemeliharaan kebersihan di enam fasilitas vital Pemprov Kaltim yang meliputi, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur, VIP Room dan Pendopo Lamin Etam, Gedung Olah Bebaya, Musala Lamin Etam, Guest House Lamin Etam sebanyak 10 kamar standar hotel.
“Jangan hanya terpaku pada kata ‘laundry’ lalu diasumsikan hanya untuk pakaian. Ini mencakup karpet luas, sprei, bed cover, tirai gorden, hingga ratusan cover kursi jamuan,” tegas Astri dalam konferensi pers di Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026).
Menariknya, pembengkakan biaya laundry ini justru diklaim sebagai dampak positif dari kebijakan efisiensi anggaran. Sejak pemerintah provinsi membatasi kegiatan di hotel berbintang dan memindahkannya ke fasilitas milik daerah, beban operasional gedung pemerintah otomatis melonjak.
“Karena kegiatan seremonial, keagamaan, hingga pertemuan organisasi kini dipusatkan di gedung sendiri, otomatis intensitas penggunaan perlengkapan meningkat. Semuanya harus dicuci rutin demi standar kelayakan tamu negara,” jelasnya.
Sebagai gambaran, Guest House Pemprov sering menjadi persinggahan menteri hingga kepala daerah se-Indonesia, yang menuntut standar kebersihan sekelas hotel.
Hingga Mei 2026, serapan anggaran ini ternyata telah menyentuh angka 50 persen. Menurut Astri, hal ini berbanding lurus dengan tingginya frekuensi agenda kedinasan yang nyaris tanpa jeda sejak awal tahun.
Astri juga meluruskan kerancuan antara biaya pemeliharaan dan jasa laundry.
“Kalau gorden robek, itu masuk pemeliharaan. Tapi kalau mencuci gorden setinggi plafon gedung pertemuan, itu murni jasa laundry. Klasifikasi anggarannya memang berbeda,” tambahnya.
Meski menjamin bahwa seluruh aliran dana dipantau ketat oleh BPK hingga KPK, Pemprov Kaltim mengakui adanya celah dalam penyajian informasi yang memicu salah tafsir.
“Kami sadar deskripsi di SIRUP kemarin disusun terlalu ringkas saat perencanaan akhir 2025. Ke depan, pengelompokan akan dibuat lebih mendetail agar publik bisa melihat rinciannya secara langsung tanpa perlu menduga-duga,” pungkas Astri.
