Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai keberhasilan program pengendalian banjir tidak cukup diukur dari banyaknya infrastruktur yang terbangun. Yang lebih penting, seluruh fasilitas tersebut harus dapat bekerja sebagai satu sistem yang saling terhubung dan memberikan dampak nyata dalam mengurangi genangan.
Wakil Ketua Pansus LKPj DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan masih ada sejumlah infrastruktur pengendali banjir yang belum berfungsi optimal karena jaringan pendukungnya belum terselesaikan. Akibatnya, manfaat yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan.
Ia mencontohkan Kolam Retensi Sempaja yang telah dibangun, namun efektivitasnya masih terkendala karena saluran pelepasan air belum tuntas. Kondisi tersebut membuat fungsi tampungan dan pengaliran air belum berjalan maksimal saat debit meningkat.
“Kolamnya sudah ada, tetapi aliran pembuangan akhirnya belum tuntas. Akibatnya kemampuan tampung dan pelepasan air belum bekerja maksimal. Ini yang harus dievaluasi bersama,” katanya, Senin (01/6/2026).
Menurut Rohim, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial. Setiap komponen, mulai dari drainase lingkungan, kolam retensi, pintu air hingga saluran pembuangan ke sungai, harus dirancang dan diselesaikan dalam satu rangkaian yang utuh.
Ia menilai pola pembangunan yang tersebar dalam beberapa tahap anggaran sering kali membuat proyek yang sudah selesai belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Infrastruktur utama berdiri lebih dulu, sementara fasilitas penunjang yang menentukan fungsinya masih menunggu pengerjaan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menyebabkan masyarakat belum merasakan hasil signifikan meski pembangunan fisik terus berjalan dari tahun ke tahun.
“Jangan sampai pembangunan dilakukan sepotong-sepotong. Ketika hulunya selesai tetapi outlet belum ada, maka fungsi pengendalian air tidak berjalan sempurna. Masyarakat akhirnya melihat proyek besar, tetapi genangan masih tetap terjadi,” ujarnya.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah kota mengubah pendekatan penanganan banjir dengan menitikberatkan pada integrasi sistem. Perencanaan dan penganggaran diharapkan tidak lagi memisahkan pekerjaan utama dengan infrastruktur pendukung yang memiliki keterkaitan langsung.
Rohim menegaskan tujuan akhir pembangunan bukan sekadar menyelesaikan proyek, melainkan memastikan seluruh fasilitas dapat beroperasi secara efektif dalam menekan risiko banjir di kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat.
“Setiap pembangunan harus menghasilkan manfaat yang nyata. Ketika seluruh sistem sudah terhubung dan berfungsi, barulah masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari investasi yang telah dilakukan pemerintah,” pungkasnya.(adv)
