Samarinda – Keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Kota Samarinda harus menentukan kembali skala prioritas dalam menangani fasilitas pendidikan.
DPRD Samarinda memastikan perbaikan sekolah tetap menjadi perhatian, meski tidak seluruh usulan dapat direalisasikan secara bersamaan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan kebutuhan perbaikan ruang belajar masih ditemukan di berbagai sekolah, baik tingkat SD maupun SMP. Usulan tersebut berasal dari hasil Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, hingga temuan langsung ketika anggota dewan turun ke lapangan.
“Kalau kita ke lapangan, itu dari setiap kecamatan biasanya ada SD, ada SMP yang sudah betul-betul perlu,” ujar Puji, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, jumlah ruang kelas yang membutuhkan penanganan cukup banyak dengan kondisi kerusakan yang berbeda-beda. Karena itu, pemerintah tidak bisa melakukan seluruh pekerjaan sekaligus dan perlu memilah sekolah berdasarkan tingkat kebutuhan.
Puji menjelaskan, pembiayaan perbaikan dapat diupayakan melalui sejumlah sumber, baik APBD Kota Samarinda, Bantuan Keuangan (Bankeu), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pemerintah pusat.
“Ini nanti kita usulkan semua, tinggal bagaimana sebenarnya kemampuan keuangan daerah. Bisa melalui APBD, atau bisa melalui Bankeu, atau bisa melalui DAK Fisik,” jelasnya.
Salah satu sekolah yang menjadi perhatian adalah SMP Negeri 24 Samarinda. Puji menyebut sekolah tersebut telah masuk dalam program perbaikan pada 2026 dan tetap dianggap sebagai prioritas.
“24 itu sebenarnya diprogram 2026. Keuangannya itu sekarang yang belum. Bukan efisiensi, tetap itu prioritas,” tegasnya.
Meski telah mendapat sinyal positif, pekerjaan di sekolah tersebut belum dapat dimulai karena tahapan lelang belum berjalan. DPRD masih menunggu proses selanjutnya agar program perbaikan dapat direalisasikan.
Selain melalui APBD, dukungan DAK dari pemerintah pusat juga diarahkan untuk kebutuhan fasilitas pendidikan. Program tersebut mencakup sekolah pada jenjang SD dan SMP serta kebutuhan fasilitas TK dan PAUD.
Di sisi lain, penyesuaian anggaran membuat jumlah usulan yang dapat dikerjakan harus kembali dipilah. Puji mencontohkan, apabila sebelumnya tersedia anggaran Rp50 miliar, efisiensi membuat pemerintah harus menentukan kembali pekerjaan yang benar-benar mendesak.
“Kalau anggarannya kemarin misalnya Rp50 miliar, karena ada efisiensi, tentunya kita pilih lagi yang prioritas yang mana,” ujarnya.
DPRD Samarinda pun terus menghimpun kebutuhan fasilitas pendidikan dari sejumlah wilayah, termasuk Samarinda Ulu, Samarinda Utara hingga Palaran. Perbaikan akan dilakukan bertahap berdasarkan tingkat kerusakan dan kemampuan anggaran.
Puji menegaskan, keterbatasan fiskal bukan berarti kebutuhan perbaikan sekolah dihentikan. Pemerintah tetap harus memastikan fasilitas pendidikan yang paling mendesak mendapat penanganan terlebih dahulu agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan layak.(adv)
