SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memutuskan memperpanjang masa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Tempat Pemakaman Umum (TPU) hingga tiga bulan ke depan. Langkah ini diambil guna memastikan substansi regulasi tersebut benar-benar sesuai dengan kepentingan publik.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menekankan pentingnya waktu tambahan tersebut agar proses penyusunan Raperda lebih matang.
“Karena kita perlu pematangan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita tidak mau terburu-buru mengesahkan raperda,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).
Ia menyebutkan bahwa perpanjangan waktu ini akan difokuskan pada pendalaman substansi agar Raperda benar-benar merefleksikan harapan masyarakat.
“Jadi kita ada perpanjangan kurang lebih tiga bulan ke depan untuk memantapkan isi dari Raperda, supaya benar-benar mewakili apa yang menjadi keinginan masyarakat,” jelasnya.
Salah satu tantangan dalam penyusunan Raperda ini adalah proses identifikasi dan pendataan aset milik Pemerintah Kota Samarinda yang berpotensi dijadikan lokasi pemakaman. Menurut Samri, proses inventarisasi tersebut masih berlangsung.
“Kami masih menginventarisir aset-aset pemerintah kota yang bisa dijadikan untuk pemakaman umum,” ungkapnya.
Namun demikian, persoalan lokasi pemakaman tidak hanya berkutat pada ketersediaan lahan. Menurut Samri, kesepakatan dari warga di sekitar lokasi calon TPU juga menjadi faktor krusial yang memerlukan pendekatan hati-hati.
“Ada beberapa daerah, belum ada kesepakatan lahan yang akan dijadikan tempat pemakaman umum. Karena memang ini agak sedikit ribet,” tambahnya.
Dengan perpanjangan ini, DPRD berharap regulasi yang nantinya disahkan benar-benar komprehensif dan tidak menimbulkan resistensi di masyarakat.(ADV)
Discussion about this post