SAMARINDA – Sorotan publik terhadap salah satu panti sosial di Samarinda memunculkan dorongan baru dari DPRD Kota Samarinda untuk melakukan pembenahan menyeluruh pada sistem perlindungan sosial daerah. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai momentum ini harus dijadikan titik balik dalam memperkuat layanan sosial, khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan anak terlantar.
“Kasus ini tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah kota. Harus ada keterlibatan serius dari provinsi bahkan pemerintah pusat,” ujar Puji saat ditemui, Kamis (31/7/2025).
Menurutnya, tekanan publik dan keterbukaan informasi akan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih konkret dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan. Ia menegaskan bahwa Samarinda membutuhkan fasilitas sosial yang lebih adaptif, seperti panti khusus bagi anak berkebutuhan khusus dan rumah aman dengan pendampingan jangka panjang.
Puji juga mengkritisi keterbatasan aturan yang hanya mengizinkan rumah singgah menampung anak maksimal 15 hari. “Regulasi ini tidak realistis. Banyak anak korban kekerasan atau terlantar membutuhkan pendampingan berbulan-bulan,” tegasnya.
Namun, ia mengakui adanya hambatan dalam struktur kewenangan. Pemerintah kota tak memiliki kuasa mendirikan panti sosial secara mandiri karena hal itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Ketika ada kasus sosial, yang pertama diminta tanggung jawab adalah kota. Tapi alat dan kewenangannya terbatas. Ini kontradiktif,” tambah Puji.
Karena itu, DPRD Samarinda mendesak Kementerian Sosial untuk memberikan ruang kebijakan yang lebih fleksibel kepada daerah. Tanpa pelonggaran regulasi, ia khawatir penanganan persoalan sosial akan terus tertinggal dan tak menyentuh akar masalah.
“Kami minta Kemensos tidak kaku. Kalau daerah ingin turun langsung, beri keleluasaan. Jangan tunggu semuanya lewat prosedur birokratis yang panjang,” tutupnya. (ADV)
Discussion about this post