Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya implementasi kebijakan perlindungan hutan di Benua Etam. Ia menilai, hingga kini belum ada langkah nyata yang berdampak signifikan terhadap pemulihan ekosistem hutan yang terus tergerus.
“Kami mendesak agar pemulihan hutan menjadi prioritas utama. Tindakan konkret harus segera dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah,” ujar Sapto.
Menurutnya, meski regulasi konservasi sudah tersedia, pelaksanaannya kerap mandek di lapangan. Ia mendorong agar semua elemen — pemerintah, sektor industri, hingga masyarakat sipil — bersinergi dalam memulihkan kawasan hutan Kaltim yang disebutnya sebagai paru-paru dunia.
“Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Pemulihan yang terencana akan membawa manfaat jangka panjang, bukan hanya bagi Kaltim, tapi juga untuk stabilitas iklim global,” jelas politisi Partai Golkar itu.
Sapto juga menyoroti maraknya pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali.
Menurutnya, pengawasan lemah terhadap aktivitas semacam itu hanya akan mempercepat krisis ekosistem.
Ia menegaskan, pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan, dan tidak boleh ragu memberi sanksi kepada pelaku perusakan hutan.
“Pemulihan hutan tidak bisa lagi jadi jargon kosong. Ini tanggung jawab kolektif. Pemerintah harus jadi motor penggerak,” pungkasnya.
DPRD Kaltim berharap seruan ini menjadi momentum bagi lahirnya kebijakan yang lebih berani dan berdampak nyata demi menyelamatkan keberlanjutan lingkungan hidup di Kalimantan Timur. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post