Samarinda – Rapat membahas masalah infrastruktur jalan digelar oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) bersama Bidang Bina Marga dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera), Senin (19/5/2025), di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda. Pertemuan tersebut bertujuan mengevaluasi kondisi jalan di wilayah Kaltim serta merumuskan langkah strategis demi peningkatan kualitas infrastruktur yang lebih merata dan tangguh.
Dalam rapat, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengungkapkan bahwa kondisi jalan di Kalimantan Timur tahun ini tergolong baik, dengan pencapaian perbaikan sekitar 82 persen. “Tahun ini kondisi jalan diruas jalan Kaltim cukup baik dan sudah mencapai di angka kurang lebih 82 persen,” jelasnya. Meski demikian, tantangan masih membentang, terutama dalam hal pendanaan dan operasional teknis di lapangan.
Fokus utama diskusi mengarah pada optimalisasi peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan PUPR-Pera yang bertindak sebagai garda terdepan dalam penanganan kerusakan dan bencana jalan. “Mereka ini menjadi mesin pertama dari PUPR-Pera. Misal ada kegiatan penanganan longsor dan kerusakan jalan, tim teknis UPTD ini yang turun,” tambah Reza, menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap tim lapangan.
Namun, Reza menyayangkan kecilnya alokasi anggaran bagi UPTD. Meski tidak menyebutkan nominal secara rinci, ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran menjadi kebutuhan mendesak, apalagi banyak pekerjaan bersifat darurat yang harus segera ditangani. “UPTD ini sangat kecil anggarannya, jadi kami dorong tahun depan anggarannya bisa ditambah lagi, sehingga pekerjaan bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas berbagai permasalahan teknis lain, termasuk kondisi drainase di beberapa ruas jalan provinsi, seperti di Kutai Kartanegara dan Samarinda. Kurangnya saluran air menjadi salah satu faktor yang mempercepat kerusakan jalan dan menimbulkan risiko banjir. “Mereka menyampaikan banyak sekali diruas jalan provinsi, drainase-drainasenya masih kurang,” ungkap Reza.
Melalui pertemuan ini, DPRD Kaltim dan PUPR-Pera berupaya mendorong solusi jangka panjang yang berkelanjutan, bukan hanya tambal sulam. Penguatan peran teknis dan finansial UPTD menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur jalan di Kaltim tak lagi jalan di tempat. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post