Samarinda-Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 hingga kini belum mempublikasikan organisasi perangkat daerah (OPD) mana saja yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan program kerja mereka. Evaluasi yang masih berlangsung ini menyoroti pentingnya keberlanjutan dan kebermanfaatan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat Samarinda dan Kaltim pada umumnya.
Panitia Khusus (Pansus) yang mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim 2024 menyatakan belum dapat membuka data lengkap mengenai kinerja OPD yang dinilai belum optimal. Menurut Damayanti, anggota Pansus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), proses evaluasi masih dalam tahap berjalan dan belum final. “Sebenarnya ibu belum bisa menyampaikan karena ini kan masih terus berjalan,” ujarnya kepada media.
Fokus utama dari evaluasi ini, lanjut Damayanti, bukan hanya pada pencapaian fisik pembangunan, tetapi lebih pada aspek keberlanjutan dan manfaat langsung yang bisa dirasakan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap proyek seharusnya dirancang dengan orientasi jangka panjang, bukan sekadar menggugurkan kewajiban pembangunan.
“Jangan hanya membangun tapi manfaatnya tidak benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Sebagai contoh, Damayanti menyoroti pembangunan laboratorium yang menurutnya harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya selesai dari sisi bangunan fisik, tetapi juga harus disertai dengan pengadaan peralatan dan rencana fungsionalisasi yang matang.
“Kalau dianggarkan 2024, ya di perubahan 2024 harusnya isinya. Jadi gedung itu bisa segera dimanfaatkan,” tegasnya.
Pansus juga menemukan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di tahun anggaran 2024 masih dalam tahap fisik awal dan beberapa di antaranya membutuhkan perpanjangan waktu pelaksanaan.
“Kita kemarin baru cek-cek lebih ke bentuk fisik. Memang ada beberapa kegiatan yang menambah waktu untuk pelaksanaannya,”
ungkap Damayanti, sembari menekankan pentingnya kecepatan tanpa mengabaikan kualitas dan pemanfaatan.
Catatan evaluatif ini, menurutnya, akan menjadi bagian dari rekomendasi resmi Pansus kepada Pemprov Kaltim. Ia berharap ke depan pembangunan di Kaltim tidak hanya berorientasi pada hasil yang tampak, melainkan juga memiliki dampak nyata yang dirasakan masyarakat secara langsung, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, maupun layanan publik lainnya.(Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post