Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, kembali menyuarakan dukungannya terhadap upaya pengentasan banjir di Kota Samarinda. Dalam pernyataan terbarunya, ia menekankan pentingnya penanganan banjir secara menyeluruh, dengan membangun kolam retensi di hulu Sungai Karang Mumus (SKM) sebagai langkah strategis. Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR-Pera Kaltim.
“Kami mendukung penuh, dan alhamdulillah kemarin sudah kami tindak lanjuti. Saat RDP bersama Bidang SDA Dinas PUPR-Pera, kami dorong beberapa langkah strategis, termasuk percepatan penanganan banjir,” kata Subandi.
Menurutnya, kolam retensi yang saat ini dibangun oleh Pemerintah Kota Samarinda di kawasan Pampang belum cukup untuk menampung debit air besar dari hulu SKM. Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ikut berperan aktif membangun kolam retensi yang lebih besar di wilayah dekat Bandara APT Pranoto—wilayah yang masih merupakan tanah milik Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar).
“Air yang mengalir ke Samarinda banyak berasal dari hulu SKM, khususnya dari wilayah dekat Bandara APT Pranoto. Kalau Pemprov bisa mengintegrasikan lahan Kukar dengan program Pemkot Samarinda untuk membangun kolam retensi besar, itu akan sangat membantu,” paparnya.
Subandi menilai kehadiran kolam retensi berkapasitas besar tidak hanya berdampak teknis dalam menahan volume air, tetapi juga dapat meredam gesekan sosial yang sempat muncul antarwarga di perbatasan Samarinda dan Kukar. Ia menyebut, ada kesalahpahaman yang menuding air kiriman dari satu daerah ke daerah lain sebagai biang kerok banjir.
“Warga Kukar sempat menuding air dari Samarinda yang menyebabkan banjir, padahal sumbernya juga dari wilayah mereka. Makanya, kolam retensi ini bisa jadi solusi paling realistis,” tegasnya.
Kolam retensi, sebagai infrastruktur penyangga, diharapkan menjadi “penjaga hulu” yang dapat menahan laju air sebelum mencapai pusat kota. Jika proyek ini disinergikan antar-pemerintah daerah, maka upaya pengentasan banjir di Samarinda tidak lagi bersifat tambal sulam, melainkan sistematis dan berkelanjutan. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post