Inspirasa.co – Menanggapi gelombang protes warga terkait lonjakan tagihan air yang dianggap tidak wajar, Pemerintah Kota Bontang akhirnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan, Selasa (14/4/2026). Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin langsung pengecekan ini untuk mengusut potensi maladministrasi di tubuh PDAM.
Agus Haris menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi sistem pelayanan yang ugal-ugalan dan merugikan ekonomi rumah tangga masyarakat.
“Kami turun untuk memastikan apakah PDAM bekerja sesuai aturan atau justru menabraknya. Jangan sampai masyarakat dipaksa membayar beban yang tidak mereka konsumsi. Ini soal keadilan pelayanan,” tegasnya dengan nada bicara yang lugas.
Dalam sidak tersebut, tim Pemkot melakukan audit acak dengan mencocokkan angka pada meteran pelanggan dengan nilai yang tertera dalam struk tagihan.
Fokus utama adalah menguji akurasi klasifikasi pelanggan, guna memastikan tidak ada warga kelas ekonomi bawah yang justru dibebani tarif kategori usaha.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada manajemen PDAM mengenai kualitas kinerja petugas pencatat meteran di lapangan. Akurasi data menjadi harga mati agar tidak terjadi kelebihan bayar yang memicu kegaduhan sosial.
“Kesalahan pencatatan bukan sekadar masalah teknis, tapi kelalaian yang berdampak langsung pada isi dompet warga. Saya minta ini dievaluasi total dan menjadi perhatian serius,” tambah Agus Haris.
Langkah responsif ini diambil setelah keluhan warga membanjiri media sosial dan kanal laporan resmi. Menutup pernyataannya, Wawali meminta masyarakat untuk tidak diam jika menemukan kejanggalan pada tagihan mereka.
“Kami buka pintu lebar untuk laporan warga. Jika ada bukti kuat adanya manipulasi atau kesalahan tagihan, segera lapor agar bisa langsung kita tindak,” pungkasnya. (Ima)
Discussion about this post